Keprinews.com, CHONGQING, Tiongkok--- Guna meningkatkan pembangunan bermutu tinggi Belt and Road lewat kerja sama dalam penegakan hukum, China-ASEAN Legal Cooperation Forum Keempat berlangsung di Kota Chongqing, Tiongkok Barat Daya, 17 Desember lalu.
 |
| The 4th China-ASEAN Legal Cooperation Forum kicked off in Southwest China's Chongqing on December 17. (iChongqing/ Wang Yiling) |
Lebih dari 150 tamu undangan dari instansi pemerintah, lembaga kehakiman, universitas, asosiasi advokat, dan asosiasi arbitrase di Tiongkok dan ASEAN mengikuti acara ini secara daring dan luring, saling bertukar dan berbagi pandangan serta pemahaman tentang isu-isu hukum yang penting.
Pencapaian dan pengalaman kerja sama hukum terjalin antara Tiongkok dan ASEAN, serta isu hukum yang berkaitan dengan "New International Land-Sea Trade Corridor".
Daftar Layanan Legal dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN, disusun oleh 19 kantor hukum di Tiongkok dan ASEAN, juga dirilis di acara tersebut. Daftar ini menjadi referensi dan inspirasi untuk meningkatkan pembangunan bermutu tinggi dalam sektor jasa hukum di kawasan perdagangan bebas.
Pencapaian lain dari kerja sama komunitas hukum termasuk penerbitan dua buku, Legal Practice Guide for Foreign Investment in Cambodia dan Legal Practice Guide for Foreign Investment in Vietnam.
Kedua buku ini mengulas sistem hukum, seperti akses investasi, tanah, ketenagakerjaan, serta penyelesaian sengketa investasi. Tujuannya, investor Tiongkok dapat memahami iklim investasi serta hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan investasi di Kamboja dan Vietnam.
Lebih lagi, di acara tersebut, China-Laos Legal Research and Consultation Center turut diresmikan. Lembaga ini akan meningkatkan kerja sama bilateral dalam bidang riset legislasi, pembentukan bank data legal, serta pelatihan SDM.
Tahun ini menjadi momen 20 tahun "Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation" antara Tiongkok dan ASEAN, serta pemberlakuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Maka, forum Belt and Road sangat berperan untuk mempromosikan pembangunan bermutu di koridor kerja sama tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut Fu Zitang, President, Southwest University of Political Science and Law (SWUPL).
Dengan mendirikan China-ASEAN Legal Research Center (CALC) dan Lancang-Mekong Cooperation Legal Research Center, SWUPL ingin membangun platform kerja sama tingkat tinggi antara Tiongkok-ASEAN yang melibatkan komunitas hukum, seperti disampaikan Li Mingquan, Deputy Director, Chongqing Foreign Affairs Office.
Terbentuk pada 2010, CALC berfokus pada riset tentang penegakan hukum di kawasan Tiongkok-ASEAN, bank data legal di ASEAN, serta pelatihan SDM di bidang hukum tentang hal-hal yang terkait ASEAN dengan mengintrasikan hukum dan sumber acuan hukum di Tiongkok serta ASEAN.
S:prnewswire