Keprinews.com, Natuna- Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Natuna, masyarakat sedikit kesulitan untuk mendapatkan subsidi Minyak tanah untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, karena Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengurangi kouta minyak tanah di natuna karena dengan adanya rencana pengalihan minyak tanah menggunakan LPG bersubsidi oleh pemerintah pusat. Kamis 12/8/2021.
satu tokoh Masyarakat kota Tua Penagi (foto:istimewa)
Sebelum rencana tersebut terealisasi, untuk kebutuhan subsidi minyak tanah kepada masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja karena kabupaten Natuna hanya mendapatkan kuota minyak tanah sebanyak 2851 ton dalam pertahun namun masih banyak kekurangannya karena dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat.
Hal ini membuat salah satu tokoh Masyarakat kota Tua Penagi angkat bicara sebut saja Ronny Kambey mengatakan seharusnya pemerintah daerah harus peduli terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari di masa pandemi covid-19 saat ini yang mengguncang Nasional, tetapi harus teliti dan berkoordinasi bersama Gubernur Kepri , tentang penambahan kuota subsidi minyak tanah untuk kebutuhan masyarakat natuna.
"Saya sangat yakin pemerintah daerah pasti akan memperjuangkan hal ini sampai ke pemerintah pusat untuk kesejatraan masyarakat yang ada di natuna, tetapi butuh proses dan kajian yang sangat mantang dan harus melengkapi dokumentasi apakah benar jumlah penduduk di natuna bertambah.,"Papar Ronny Kambey.
"Namun pemerintah daerah juga harus berkordinasi dengan Disduk Capil natuna untuk mendapatkan data yang failed, supaya pemerintah daerah bisa menjemput bola untuk penambahan sudsidi Kuota minyak tanah di kabupaten Natuna.,"Ungkap Ronny Kambey.
Senada dengan Kabag Ekonomi Kabupaten Natuna Khaidir, mengatakan menanggapi keluhan masyarakat, yang terus berkurang untuk mendapatkan jatah minyak tanah, Khaidir menjelaskan bahwa Pemda Natuna akan menyurati provinsi untuk meminta tambahan kuota minyak tanah.
"Karena Bupati Natuna Wan Siswandi telah meminta kami untuk membuatkan surat permohonan penambahan minyak tanah ke Gubernur Kepri, untuk disampaikan ke BPH Migas. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan usaha dari pemerintah daerah terhadap masyarakat sebelum beralihnya dari minyak tanah ke LPG berjalan,"Terang Khaidir. (Ilham)