Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 11 Januari 2021.
Di masa pandemi saat ini, sektor pertanian menempati posisi sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang sejumlah lebih dari 270 juta jiwa mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius.
Presiden mengatakan, pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor.
"Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan," kata Presiden.
Pembangunan pertanian kini tak lagi bisa hanya dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Menurut Kepala Negara, apa yang dibutuhkan oleh negara kita ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru.
"Oleh sebab itu kenapa saya dorong _food estate_ ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah harus selesai. Kita mau evaluasi masalahnya apa, teknologinya yang kurang apa, karena ini akan menjadi contoh," imbuhnya.
Kepala Negara melihat bahwa permasalahan utama yang dihadapi para petani lokal selama ini ialah tidak kompetitifnya harga komoditas yang mereka hasilkan. Biaya pokok produksi yang tinggi oleh karena produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit menyebabkan komoditas lokal kalah bersaing dengan komoditas impor.
Untuk itulah diperlukan peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar sekaligus meningkatkan jumlah produksi.
"Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas," tutur Presiden.
Untuk diketahui, turut hadir dalam acara rakernas tersebut di antaranya ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden