"Berdasarkan informasi dari Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepri, saat kami melakukan. Kunjungan kerja, PT CPM belum melakukan kegiatan. Faktanya, perusahaan tersebut telah melakukan penambangan bahkan telah membawa keluar hasil timah yang ditambang ke luar daerah," kata Roni Kurniawan.
Dikatakan, dengan tidak ada legal formal kegiatan PT CPM di perairan Pekajang tersebut, bisa diduga PT CPM telah melakukan pertambangan ilegal. "Jangankan persoalan izin, satu suratpun terkait pertambangan tidak ada masuk ke DPRD Lingga," ucapnya.
Berdasarkan hal tersebut, Komisi I DPRD Lingga ingin mengklarifikasi langsung ke perusahaan, namun tidak diketahui dimana keberadaan PT CPM. "Kami (DPRD) Lingga tidak mengetahui apa kontribusi yang diberikan kepada daerah," ucapnya.
"Kalau ditotal sudah ribuan ton hasil tambang timah yang dibawa keluar, sudah berapa besar kerugian daerah disebabkan aktivitas illegal ini," tegasnya.
Selain kerugian dari hal pendapatan daerah, kerusakan ekosistem laut dipastikan Tercemar Akan terjadi di Laut Pekajang. Berdasarkan pengakuan warga dan bukti foto yang diperoleh PT CPM telah melakukan pengerukan timah 2 mil dari bibir pantai.
'Padahal berdasarkan aturan bahwa aktivitas pertambangan harus berada paling tidak 12 mil dari bibir pantai," ucapnya.
Tidak hanya penegak hukum, Pemkab Lingga yang biasanya aktif untuk melakukan pantauan terhadap aktivitas tambang di Lingga untuk tegas terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Pekajang. Masyarakat sudah resah, karena tidak mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut.
"Terutama Mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan jelas terganggu," kata politisi Golkar ini kecewa atas lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah atas aktivitas pertambangan di Perairan Lingga ini Tepatnya Di laut Pekajang.
Sumber: Tim/Awalludin