 |
| RDP DPRD lingga bersama dengan OPD |
Rapat Dengar pendapat tersebut Bersama Bupati Lingga H.Alias Wello , Wakil Bupati lingga M.Nizar Dan OPD.
Dengan Telecomfren agenda program kerja pemerintah tentang menangani persoalan Covid 19 DPRD tetap mendesak Pemerintah agar menyalurkan segala macam bentuk bantuan sosial sebelum hari raya, agar beban masyarakat selama Covid 19 dapat teratasi Dan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif berkomitmen akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yg diharapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lingga.
Wakil Ketua I DPRD AZIZ MARTINDAZ " Menyampaikan dalam kesempatan ini menanggapi sorotan masyarakat dari persoalan penerimaan PTT dan menetapkan sumbangan Tunjangan Daerah bagi ASN eselon dan non eselon sebesar, eselon II Rp 500.000, III Rp. 300.000 IV Rp. 200.000 dan Non eselon Rp. 100.000 sangat menyayangkan kebijakan tersebut"
"Semestinya ditengah masyarakat butuh anggaran yg tidak sedikit untuk menormalisasi ekonomi yg sangat berpengaruh terhadap Covid 19, Pemerintah Daerah malah melakukan rekruitmen PTT. Apalagi Penerimaan tersebut tidak dilakukan dengan transparan bahkan terkesan tertutup, Mestinya sekalipun anggaran biaya rekruitmen PTT sudah di sahkan pada APBD Tahun 2020, hendaknya penerimaan tersebut di tunda tahun depan. Apalagi saat kondisi musibah nasional ini membuat anggaran -anggaran pembangunan daerah banyak yg di rasionalisasi"
"Apakah kebijakan rekruitmen PTT merupakan kebijakan rasional? " Ungkapnya
"Selain dari itu menyangkut penetapan sumbangan Tunjangan daerah untuk Covid bagi ASN yang semulanya 1 bulan menjadi 3 bulan, adalah bentuk ketidak berdayakan Pemerintah dalam memanajemen pola keuangan pemerintah pada bantuan masyarakat terhadap Covid 19, Kita tidak yakin anggaran yg sudah di ploting sebesar 36 M tidak mampu menyelesaikan persoalan ini. Tentu kawan-kawan ASN menyadari betapa sulitnya keadaan ekonomi setelah terjadinya Covid 19. Jangan-jangan dana yg terkumpul tersebut bisa saja disalah gunakan untuk kepentingan yang lain selain dari persoalan eKonomi dan lain-lainnya dari pengaruh Covid 19", Tegasnya Lagi
"Oleh karena itu kami dari Partai Golkar telah diintruksikan oleh institusi partai dia atasnya mendesak Fraksi Partai Golkar Kab. Lingga untuk menolak ke Dua kebijakan tersebut karena dinilai telah mencederai hak-hak masyarakat ,baik masyarakat secara umum maupun masyarakat yg tergabung dalam ASN ditengah kesulitan ekonomi dari dampak Covid 19 ini, Dan kita akan menyurati fraksi untuk menyatakan penolakan terhadap laporan kegiatan pemerintah daerah nantinya",Tutup Aziz (Awalludin)