Bahkan per harinya sekitar 800 orang datang untuk menyelesaikan sejumlah perizinan,Sejak beroperasi pada Desember 2017 lalu, MPP Batam yang memiliki 427 jenis pelayanan menjadikannya MPP terbesar dengan pelayanan terbanyak di Indonesia. Dalam MPP tersebut, ada 406 jenis layanan pemerintah daerah, ada juga 21 jenis layanan yang diselenggarakan pemerintah pusat.
 |
| Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Jaksa Agung HM Prasetyo mengunjungi Mal Pelayanan Publik Batam, Rabu (11/04).(foto:,humas menpan-rb) |
Dengan letak geografis yang cukup strategis dan menjadi ‘pintu depan’ di negara ini, adanya MPP di Batam memberikan nilai plus bagi penanam modal dari luar negeri.
" Izin berusaha kini tidak perlu lagi berbelit dan Para investor cukup datang di MPP Batam dan bisa menyelesaikan semua urusannya. Jenis-jenis pelayanan yang masuk di dalam MPP ialah pelayanan kepolisian, pertanahan, pelayanan perbankan, izin usaha, perpajakan, pelayanan terkait BUMN/BUMD dan masih banyak lagi.
Pelayanan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam dan pelayanan kejaksaan juga ada di dalam gedung yang berlokasi di bilangan Belian ini.
Data yang terintegrasi dan mengurangi penggunaan uang kertas juga menjadi terobosan untuk birokrasi di era modern ini,Hal itu menjadi apresiasi dari Menteri BUMN Rini Soemarno saat kunjungannya beberapa waktu lalu bersama Menteri PANRB Asman Abnur dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
“Dengan pembayaran non tunai, pelayanan di sini menjaga transparansi dan lebih jelas. Perbankan BUMN juga mendukung sepenuhnya," tegas Rini saat itu. Meski kepercayaan investor terhadap Batam sempat menurun karena beberapa persoalan, kini meningkat lagi dengan berdirinya MPP. "Dengan adanya pelayanan seperti ini menyatukan semua.
Persoalan-persoalan investor pun dapat terselesaikan dengan mudah," ujar Rini,Sementara itu HM Prasetyo mengungkapkan berdirinya MPP adalah langkah keseriusan pemerintah untuk hadir dan meningkatkan pelayanan publik.
" Dengan pelayanan yang transparan dan profesional, Prasetyo berharap tidak ada lagi ketimpangan. Sebagai salah satu instansi penegak hukum, jajarannya akan ikut mengawal segala kegiatan di MPP.
"Semua bisa dilihat, bisa dilakukan dengan baik dan Kita akan kawal dan amankan ini," ujar pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa ini.
Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) juga ditargetkan akan meningkat setelah adanya MPP ini. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 72 dalam EoDB menurut survei yang dilakukan Bank Dunia. “Bapak Presiden, menargetkan rangking EODB kita naik menjadi peringkat 40," imbuh Menteri Asman dalam kesempatan yang sama. Dampak adanya MPP ini dirasakan langsung oleh masyarakat Batam. Siti (27), warga Batam, mengatakan kehadiran MPP ini sangat membantu dirinya dalam mengurus banyak hal.
"Ini efisien, sangat membantu. Dulu kan saya harus ke dua dinas berbeda untuk urus perizinan tapi sekarang cukup di sini. Apalagi pelayanannya ramah," ujarnya di sela-sela antrean. Warga Batam lainnya, yakni Ardie (24) juga mengapresiasi sistem pelayanan di MPP Batam yang dianggap cepat dan efisien. “Ini sudah bagus tetapi Pemerintah Kota Batam harus terus mempermudah perizinan. Saya sangat mengapresiasi adanya mal pelayanan publik ini," harapnya.(humas Menpan-RB)
Editor:hms