“Persoalan utama Di Baloi Kolam ini adalah Lahan yang belum ada kejelasannya, kami selalu dihantui dengan penggusuran, apalagi akhir-akhir ini Pak Wali Kota Batam selalu ngomong dimana-mana mau menggusur kami, sementara kami belum pernah diajak berunding sama Pemerintah,”ujar Herman.
 |
| Anggota DPRD ubaingan Sigalingging Bersama Warga Baloi kolam dalam acara Reses dengar keluhan Masyarakat Baloi kolam. |
Selain itu, warga Baloi Kolam juga mengeluhkan terkait dengan lambatnya penyelesaian E KTP, ada yang sudah mengurus selama satu tahun, namun belum selesai sampai sekarang.
“Saya sudah satu tahun ngurus KTP, tapi sampai hari ini belum juga selesai, sementara kita mau ngurus apapun pakai KTP,”kata Simbolon.
Uba Ingan Sigalingging tidak asing lagi bagi warga Baloi Kolam. dalam Pemilu 2014 yang lalu, ia dipilih mayoritas oleh masyarakat yang berjumlah 4000 KK ini. ia mengatakan, sesuai tanggungjawab dan sumpahnya kepada warga Baloi Kolam, akan menjalankan mandat dan amanah warga terkait apapun persoalan di Baloi Kolam.
“Sesuai dengan amanah dan sumpah saya sebagai wakil rakyat, saya akan selalu berkomitmen terhadap masyarakat Baloi Kolam, terutama terkait memperjuangkan hak dasar masyarakat, baik itu persoalan Lahan, Pendidikan dan Kesehatan, tentulah menjadi PR kami bersama dengan masyarakat Baloi Kolam,”ungkap Uba.
Uba juga menyesalkan terkait dengan pendataan warga miskin yang cendrung asal-asalan.
“Tentang pendataan warga miskin yg dilakukan oleh Pemko cenderung asal-asalan. Banyak warga yg tidak mendapatkan hak atas RASKIN, JAMKESMAS, KIP dan KIS karena sistem pendataannya kacau,”ucapnya.
Masih kata Uba, persoalan Lahan Baloi Kolam harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah, karna yang tinggal di lahan seluas 119,6 hektare ini adalah manusia, maka harus diperlakukan manusia juga.
“Ini bukan hanya persoalan pembangunan saja, namun ini juga persoalan manusia yang tinggal di sini, artinya perlakukanlah warga Baloi Kolam sebagaimana manusia atau Rakyat yang sudah diatur dalam undang-undang tentang kehidupannya,”tegas Uba dalam reses tersebut.
Politisi Hanura ini juga berharap, BP Batam jangan hanya lepas tangan terkait hal ini, karna Lahan ini adalah domainnya. BP Batam harus membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat.
“Dalam hal lahan ini, seharusnya BP Batam membuka diri untuk mencari solusi bersama masyarakat, jangan hanya berdikusi dengan pengusaha saja,”tutupnya.(red/tim)
Editor:Hendrik