Devisi Keuangan dan Logistik KPU Pulau Morotai, Takdir Abdul Azis, saat dikonfirmasi media, mengungkapkan anggaran tahapan Pilgub sebesar Rp.10 miliar lebih itu bukan satu kali langsung pencairan, tetapi melalui tahapan.
 |
| Devisi keuangan dan logistik KPU pulau morotai Takdir Abdul Azis |
"Anggaran KPU dicairkan jika ada kegiatan di KPU dan pembayaran gaji PPK dan PPS Pilgub", katanya. Mantan staf pegawai di Sekretariat DPRD Halbar ini menjelaskan, anggaran dicairkan satu bulan sekali sesuai dengan permintaan dari KPU Morotai, jadi kalau tidak ada kegiatan tidak mungkin kami meminta permintaan pencairan. Apalagi saat ini proses permintaan anggaran KPU sangat ketat, disertai dengan bukti-bukti yang pertanggungjawaban yang jelas.
"Kami belum bisa pastikan anggaran 10 miliar itu mencukupi atau tidak, nanti tergantung dengan banyaknya kegiatan dan honor PPK dan PPS", ucapnya. Bahkan saat ini juga, KPU Malut sudah mengirim Alat Peraga Kampanye (APK) di KPU Morotai, dan dalam minggu ini juga sudah penyerahan kepada tim sukses dan partai pengusung Cagub dan Cawagub yang ada di Morotai.
"Kami akan serahkan APK kepada tim sukses dan partai pengusung Cagub dan Cawagub yang ada di Morotai", jelasnya. Untuk diketahui APK berupa, baliho, spanduk, umbul-umbul dan pamflet Cagub dan Cawagub yang akan dipasang di lima titik dan seluruh desa. Untuk baliho Cagub dan Cawagub akan dipasang di lima titik diantaranya, depan kantor Samsat Morotai, Tugu Pancasila, depan markas pelabuhan besar, depan pelabuhan Ferry dan jalan menuju bandara Leo Wattimena.
"Kalau pasang spanduk Cagub dan Cawagub masing-masing desa ada dua spanduk, ditambah dengan umbul-umbul dan pamflet", jelasnya. Karena APK ditanggung oleh KPU, sementara pemasangan dikembalikan kepada tim sukses dan partai pengusung.
"APK itu KPU yang siapkan, tetapi pemasangannya dikembalikan pada tim sukses dan partai pengusung", tutup alumnus kampus UMMU Ternate ini.(red/sumber oje)