Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan, adapun maksud dari diadakannya Apel Gelar Pasukan ini adalah untuk mengecek kesiapan baik personel maupun perlengkapan, serta menghimpun semua kekuatan yang ada untuk ikut serta berpartsipasi dalam usaha penaggulangan bencana, baik mencegah maupun pemulihan pasca bencana alam yang tidak dapat dihindari.
Sebagai negara yang berada di daerah rawan bencana, tutur Kapolda, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan juga oleh ulah manusia, kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Sampai saat ini, kita masih banyak kelemahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun diharapkan, mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengambil tindakan pencegahan terhadap bencana, sehingga dapat mengurangi tingkat risiko dari bencana itu sendiri. Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya, maka upaya penanggulangan bencana perlu ditangani secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi antara semua stageholder yang ada,” ucap Sam Budigusdian saat menjadi Inspektur upacara.
Seperti yang kita ketahui bersama, kata Sam Budigusdian, Daerah Kepualuan Riau merupakan daerah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, laka laut dan lain sebagainya. Maka dari itu, amat sangat diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di semua unsur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, baik Tni, Polri, BNPB, Basarnas maupun unsur masyarakat lainnya, guna tercapainya satu pola pikir dalam menanggulangi bencana yang terjadi di daerah kita, kepulauan riau.
Untuk itu, Kapolda berharap, kepada seluruh stageholder yang berkompetensi dalam penanggulangan bencana, agar terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi Pengintegrasian penanggulangan bencana disemua lini dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan gabungan penanggulangan bencana.
Juga, meningkatkan kualitas data, informasi, dan pelaporan kejadian bencana melalui optimalisasi pemanfaatan posko dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pelaksanaan pembentukan dan pengembangan daerah tangguh bencana untuk membangun kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta memberikan kemudahan bagi keterlibatan swasta dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
“Tentunya, usaha diatas akan sia – sia tanpa adanya peran langsung dari masyarakat. Untuk itu, edukasi tentang penaggulangan bencana kepada masyarakat sangat dibutuhkan secara langsung, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” ujarnya.
Kapolda menambahkan, masyarakat yang tangguh menghadapi bencana dapat dilihat dari, kemampuan untuk mengantisipasi setiap ancaman atau bahaya yang akan terjadi.
“Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu untuk melakukan prediksi, analisis, identifikasi dan kajian terhadap risiko bencana. Kemampuan ini memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang canggih maupun tepat guna. Juga dari pengetahuan yang modern hingga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat,” imbuhnya.
Kemampuan untuk melawan ini, tambah Kapolda, sangat tergantung dari besarnya ancaman yang dihadapi. Apakah kemampuan sumberdaya kita mampu untuk menghadapi dampak yang akan ditimbulkan? Jika tidak mampu, maka kita harus menghindar dari ancaman bencana tersebut.
“Apabila tidak mampu melawan ataupun menghindari, maka kita dituntut untuk mengurangi,
mengalihkan atau menerima risiko yang akan ditimbulkan,” ungkapnya.
Sedangkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana, tambahnya lagi, dapat dilihat dari kemampuannya (daya lenting) untuk pulih kembali setelah terkena dampak bencana.
Kegiatan itu di hadiri oleh Wakapolda Kepri, Para Pejabat Utama Polda Kepri, Para Pamen, Pama, Bintara, Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil Polda Kepri.(ana/hms)