Kepri News,Beijing - Pemerintah China mendepak sekitar 160 ribu pegawainya yang dianggap semu atau makan gaji buta. Para pegawai 'hantu' ini dipecat karena tetap mendapat gaji namun tidak melakukan pekerjaan apapun.
Seperti dilaporkan media nasional setempat, surat kabar People's Daily dan dilansir AFP, Senin (6/10/2014), total ada 162.629 pegawai pemerintah yang dipecat di seluruh wilayah China. Alasan pemecatan karena mereka tetap menerima gaji, meski tidak bekerja.
Paling banyak pegawai yang dipecat berasal dari provinsi Hebei yang ada di wilayah China bagian utara. Menurut People's Daily, tercatat ada sekitar 56 ribu pegawai dari provinsi tersebut yang dipecat.
Pemecatan puluhan ribu pegawai pemerintah ini dalam rangka kampanye otoritas setempat melawan korupsi dan penyimpangan anggaran negara. Presiden Xi Jinping tetap meluncurkan kampanye tersebut meski memicu kemarahan publik.
Pihak yang kontra menyebut kampanye tersebut akan mendapat banyak hambatan karena kurangnya reformasi mendasar dalam tubuh birokrasi, seperti sistem hukum yang independen.
"Persoalan pegawai pemerintah tetap menerima gaji tanpa bekerja telah menjadi salah satu masalah yang paling sering dilaporkan oleh kader," sebut surat kabar People's Daily.
Kanor berita Xinhua menyebut para pegawai pemerintah yang dipecat tersebut sebagai 'pegawai hantu'. People's Daily menambahkan, tidak ada 'pegawai hantu' yang ditemukan di wilayah Shanghai maupun Tibet.
Disebutkan juga bahwa para pejabat yang terlibat juga akan dihukum, namun tidak dijelaskan lebih lanjut hukumannya.
Seperti dilaporkan media nasional setempat, surat kabar People's Daily dan dilansir AFP, Senin (6/10/2014), total ada 162.629 pegawai pemerintah yang dipecat di seluruh wilayah China. Alasan pemecatan karena mereka tetap menerima gaji, meski tidak bekerja.
 |
| photo illustrasi |
Paling banyak pegawai yang dipecat berasal dari provinsi Hebei yang ada di wilayah China bagian utara. Menurut People's Daily, tercatat ada sekitar 56 ribu pegawai dari provinsi tersebut yang dipecat.
Pemecatan puluhan ribu pegawai pemerintah ini dalam rangka kampanye otoritas setempat melawan korupsi dan penyimpangan anggaran negara. Presiden Xi Jinping tetap meluncurkan kampanye tersebut meski memicu kemarahan publik.
Pihak yang kontra menyebut kampanye tersebut akan mendapat banyak hambatan karena kurangnya reformasi mendasar dalam tubuh birokrasi, seperti sistem hukum yang independen.
"Persoalan pegawai pemerintah tetap menerima gaji tanpa bekerja telah menjadi salah satu masalah yang paling sering dilaporkan oleh kader," sebut surat kabar People's Daily.
Kanor berita Xinhua menyebut para pegawai pemerintah yang dipecat tersebut sebagai 'pegawai hantu'. People's Daily menambahkan, tidak ada 'pegawai hantu' yang ditemukan di wilayah Shanghai maupun Tibet.
Disebutkan juga bahwa para pejabat yang terlibat juga akan dihukum, namun tidak dijelaskan lebih lanjut hukumannya.